“Nenek moyangku seorang
pelaut…gemar mengarungi luas samudera “ petikan slogan atau nyanyian tersebut
mengingatkan kita bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut, bangsa yang
besar dan pernah Berjaya dari laut. Slogan itu yang menjadikan kita pernah
menjadi raksasa yang ditakuti di bumi nusantara, dari kejayaan majapahit, sriwijaya hingga
kejayaan kerajaan Gowa-Tallao (Makassar) yang dikatuti belanda dengan armada
maritimnya yang sangat kuat saat berperang dan berdagang.
Sejarah tinggal menjadi cerita
dan kenangan, sejarah maritim bangsa kita hanya sebatas dongeng tidur buat
anak-anak yang mimpinya terlalu tinggi, sejarah bisa terulang ketika
pemerintahan yang ada menjadikanya visi utama dan landasan pokok program kerja
pemerintahan didalam memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Lantas
bagimana dengan pemerintahan Jokowi-JK ?? bagaimana dengan komitmen visi Poros
Maritim JOKOWI-JK ??, 1 tahun
pemerintahan dan 1 tahun poros maritim menjadi visi misi pemerintahan kemana
arahanya atau sebatas konsep yang kemudian tersimpan rapih diatas meja sang
presiden entahla…..mungkin iya mungkin juga menjadi tidak.
***
Dari sabang sampai marauke berbaris
ribuan pulau-pulau dengan luas lautan yang sangat potensial untuk dikembangkan,
sebut saja potensi perikanan tangkap yang mencapai 6.4 ton/tahun berdasarkan
data yang ada. Jika potensi ini kemudian dikelolah dengan baik maka penduduk
yang sebagian besar miskin dikawasan pulau-pulau kecil dan pesisir akan akan
menjadi sejahtera, tentunya dengan kebijakan pemerintahan yang baik tidak
sewenang-wenang dan sesuai dengan kebutuhan rakyat banyak khususnya nelayan.
Potensi perikanan tangkap ini
yang sangat besar harusnya bisa mensejahterakan nelayan Indonesia akan tetapi
semua itu jauh dari harapan dan kenyataan, harapan-harapan nelayan dengan
hadirnya pemerintahan Jokowi –JK belum mampu menjawab semua kerisauan dan
kegelisahan nelayan Indonesia, 1 tahun pemerintahan Jokowi-Jk yang tadinya
menjadi tumpuan dalam sektor perikanan dengan visi utamanya menjadikan poros
maritim dianggap hanya sebatas konsep daiatas kertas tanpa ada realitas dan
kerja nyata dari pemerintahan yang ada.
Disektor perikanan tangkap 1
tahun pemerintahan Jokowi-Jk dengan Kabinet kerjanya malalui menteri kelautan
dan perikanan ibu susi dianggap sebagian stakeholder gagal mensejahterkan
nelayan, salah satu anggota dewan perwakilan rakyat komisi IV beranggapan bahwa
kebijakan kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK telah menyebabkan banyaknya
perusahaan perikanan yang tutup dan meningkatnya PHK disektor perikanan.(baca
PHK sektor perikanan ). Sehingga menyebabkan banyaknya nelayan yang mata
pencaharianya berubah menjadi kulih bangunan dan tidak lagi menjadi nelayan.
Ironisnya lagi terjadinya ketidakharmonisan antara pengusaha disektor perikanan
dengan pemerintahan melalui menteri kelautan dan perikanan. Tidak adanya
hubungan yang baik antara sebagian besar pelaku usaha disektor perikanan
tangkap dengan pemerintah, hal ini bisa menyebakan semakin lambatnya pembangunan
dan penyerapan anggaran yang dicanangkan oleh Jokowi-JK jika pemerintah atau
menterinya sendiri tidak sejalan dengan
masyarakat dan pelaku usaha.
Jika itu kemudian tidak menjadi
bahan perbaikan setelah 1 tahun pemerintahan jokowi-Jk maka impian dan harapan
harapan untuk mensejahterkan nelayan dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim
akan semakin lambat,dan bisa menjadi
harapan dan konsep semata.solusinya adalah pemerintah harus bersam-sama duduk
dengan stakeholder yang ada mencarikan
jalan agar bangsa ini menjadi maju dengan potensi perikanan yang ada.
***
Potensi Maritim yang menjadi
cita-cita pemerintahan Jokowi-JK adalah tentang TOL laut, transportasi laut dan
sistem perdagangan melalui jalur laut, namun yang terjadi sampai sekarang jangankan
terealisasi sedangakan konsep apa yang dimaksud Tol laut itu sendiri menjadi
abstrak dan tidak jelas arahnya kemana. Potensi maritim dengan konsep tol laut
juga menjadi angan-angan selama 1 tahun pemerintahan Jokowi-Jk, tidak ada yang
bisa menjadi pondasi dimulainya konsep Tol laut tersebut.
Jika kita melihat matahari yang
terbit dari ufuk timur maka mata kita akan ikut melihat kesenjangan pembangunan
yang ada, bahan-bahan pokok, bahan-bahan infrastruktur semakin mahal di
Indonesia timur sebut saja papua dan sekitarnya ini disebabkan sebab biaya
transportasi pengiriman barang kesana juga sangat mahal, sehingga solusi-solusi
pemerintahan yang ditawarkan jokowi dengan tol lautnya harus menjadi kenyataan
untuk dikerjakan secepatnya agar tidak ada lagi kesenjangan dan
harga-harga dan dan mahalnya pembiayaan
logistik ke idnonesia timur tidak tinggi.
Pemerintahan Jokowi-JK dengan 1
tahun visi poros maritimnya harus menjadi kenyataan, Kabinet kerja tidak lagi
membuat publik gaduh hanya karena seorang Rizal Ramli yang banyak bicara dan
kurang membuat bukti nyata, bagaimana
mungkin poros maritim itu terwujud jika hanya membuat sensasi dan wacana, 1
tahun poros maritim seharusnya sudah menjadi karya nyata, karya dimana laut
dengan segala potensinya sudah menjadi manfaat bagi rakyat indonesia. pemerintahan
jokowi melalui menko maritimnya harus berupaya agar laut menjadi ramai dengan
kapal kapal dagang, laut menjadi pusat
perdagangan yang menyatukan indonesia dari sabang sampai marauke. Laut
indonesia menjadi penghubung terbukanya perdagangan dunia Sehingga menjadikan
Indonesia sebagai poros maritim dunia.
***
Tak bisa dipungkiri bahwa
membangun bangsa yang besar itu perlu perjuangan dan kerja keras, tak bisa dihindarkan
bahwa saat membangun pondasi awal butuh proses dan waktu yang tidak cepat, 1
tahun pemerintahan JOKOWI-JK dengn visi poros maritimnya sudah menjadi awal
yang baik meskipun banyak kekurangan kekurangan sebab membangun poros maritim
itu tidak mudah harus membangun mindset penduduk yang hamper 50 tahun berada
didarat dan hanya melihat laut sebagai pemisah bukan pemersatu.
Untuk itu 1 tahun pemerintahan
Jokowi-JK harus menjadi bahan evaluasi terhadap kabinet kerja apa yang sudah
dikerjakan dalam mewujudkan poros maritim Indonesia, melalui menteri kelautan dan perikanan susi
pudjiastuti Presiden Jokowi bisa melihat kesejahteraan nelayanya, Jokowi tidak
hanya terus-terus melihat kapal-kapal dibakar dan hanya ditenggelamkan akan
tetapi lebih kepada penyadaran masyarakat dan kesatuan menjaga laut Indonesia.
Jokowi tidak melihat lagi menko maritimnya
berkoar-koar mengurusi hal yang tak subtansi dari pemerintahan, yang dilihat Jokowi
dan rakyatnya hanya laut menjadi ramai, laut menjadi pusat perdagangan dan
pelabuhan-pelabuhan semakin ramai dengan pelayananya yang cepat dan transparan.
Jika itu semua terwujud Indonesia
dengan pemerintahan Jokowi-JK tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi
poros maritim dunia. Cukup Jokowi dan JK mengawasi menterinya yang tidak
bekerja dan menggajak rakyat untuk bersatu untuk bekerja..kerja dan kerja.
Jakarta , 20 Oktober 2015.Selamat
1 tahun pemerintahan Jokowi-JK ayo wujudkan indonesia sebagai poros maritim
dunia.
(Indar Wijaya)
