Kehadiran BUMN sebagai perusahaan
milik negara sejak dekade pertama revolusi kemerdekaan Indonesia hingga
sekarang tidak bisa dipungkiri telah banyak memberikan kontribusi yang sangat
besar bagi kemajuan dan perkembangan sektor perekonomian nasional, saat kita
melihat masa dimana awal kemerdekaan sektor usaha swasta belum efektif
berjalan akibat situasi keamanan, politik
dan ekonomi pada saat itu masih belum tertata dengan baik, saat itulah BUMN
menjadi tumpuan dan pertahanan utama negara didalam membangun infrastruktur, perdagangan
dan pengadaan barang dan jasa. Sehingga bisa dikatakan BUMN saat itu menjadi
perintis bagi perekonomian dan pembangunan nasional.
Keberadaan BUMN sebagai agen
pembangunan mengalami pasang surut dari masa kemasa baik itu dari segi
pengelolaanya ataupun pembinaan kebijakan BUMN yang dikeluarkan oleh presiden. di
era orde lama dikenal dengan proses awal pembentukan BUMN baik itu yang dinasionalisasi perusahaan belanda ataupun
lahirnya perangkat hukum dan kelembagaan BUMN yang baru, hingga masuk ke orde
baru kebijakan dan pengelolaan tidak jauh berbeda dengan orde lama, melalui tap
MPRS tahun 1966 menjadi acuan dalam
pengelolaan BUMN saat itu. Sedangkan pasca reformasi dimana saat itu mengalami
krisis maka BUMN hadir sebagai tumpuan utama saat terjadinya krisis tahun 1998
sehingga saat itu pemerintah melakukan berbagai kebijakan baru terkait
pengelolaan BUMN.
Singkat cerita dalam perkembangan
bangsa dengan BUMN sebagi pilar utama pembangunan nasional sejak kita merdeka
kebijakan pemerintah saat itu hampir
tidak ada sama sekali ketertarikan dan
fokus membangun BUMN yang bergerak disektor perikanan. Di era orde lama masih kita maklumi bahwa
pembangunan BUMN saat itu masih berada di pondasi awal dengan pegelolaan aturan
baru akan tetapi di era orde baru dimana puluhan tahun soeharto memimpin namun
pembangunan kebijakan BUMN perikanan masih lambat bahkan boleh dikatakan sangat
minim. Pemerintahan saat itu fokus pada daratan, pertanian dan perkebunan. Laut
dengan potensi perikananya hanya menjadi tontonan bagi bangsa Indonesia dan
menjadi lautan uang bagi negara asing yang mencuri ikan di laut Indonesia.
Memang sebuah ironi diatas ironis
laut yang begitu luas dan pulau-pulau kecil dengan potensi perikananya saat
orde lama, orde baru dan pasca reformasi hanya menjadi tontonan semata, saat
itu minyak, tambang, batu bara, serta hasil hasil pertanian yang menjadi
prioritas pembangunan nasional Indonesia, semua kebijakan ada didarat dan kita
bangsa Indonesia keasikan dan terlalu senang dengan potensi yang ada didarat
hingga kemudian laut kita menjadi asing
dan anak tiri dan menjadi surga bagi negara asing melakukan pencurian
ikan.(baca kerugian negara akibat illegal fishing).
Pasca reformasi memang telah
banyak mengalami perubahan kebijakan terkait BUMN, meskipun demikian 4
presiden setelah orde baru juga belum
mampuh mengeluarkan kebijakan untuk menjadikan laut sebagai pembangunan
nasional, tidak ada yang berbeda dengan orde lama, dan baru. hampir semua
kebijakan yang ada terfokus pada potensi darat dan merupakan lanjutan dari pembangunan
orde baru.
***
Lain halnya dengan pemerintaahn
Jokowi-JK, sejak masa -masa
kampanye pilpres hingga terpilihnya
Jokowi –JK sebagai presiden ke 7 RI telah berjanji bahwa laut harus menjadi
prioritas pembangunan nasional, laut
bukan lagi pemisah antar pulau yang ada di Indonesia akan tetapi penghubung dan
pemersatu ribuan suku dan pulau di indonesia. Saat presiden Ke 7 ini
mengeluarkan kebijakan terkait Indonesia
harus menjadi poros maritim dunia para pemerhati laut, perikanan dan sektor
maritim merespon sangat baik dengan niat presiden Jokowi tersebut, tentunya
dengan penyediaan infrastruktur yang ada dan yang mendukung terwujudnya poros
maritim.
Kebijakan presiden saat ini harus
mendapat dukungan dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sebab dari 6
presiden diluar bapak proklamator negara
Indonesia, hanya Jokowi yang mampu
melihat bahwa laut adalah masa depan bangsa, oleh sebab itu jika itu ingin menjadi kenyatan maka salah satu langkah yang
harus diambil presiden adalah membangun dan memberikan kebijakan yang baru
untuk mendorong BUMN sektor perikanan sebagi nahkoda dan pilar/perintis utama
didalam menjalankan visi poros maritim tersebut. Sebab kehadiran BUMN sektor
perikanan adalah tangan kedua dari pemarintah didalam mewujudkan lahirnya
bangsa yang berdaulat ekonominya dan makmur masyarakatnya.
Jika kita melihat potensi
perikanan tangkap indonesia yang ada diperikarakan 6,4 juta ton / tahun, ini
potensi perikanan yang sangat besar yang dulu sampai sekarang hanya menjadi
surga bagi negara asing yang terus mencuri ikan di Indonesia, banyaknya kapal
–kapal perikanan asing yang terus menghisap potensi perikanan kita yang
seharusnya mampu mensejahterkan rakyat Indonesia, sementara dibalik potensi
ikan yang besar nelayan kita belum mampu keluar dari jeratan kemiskinan sebut
saja data BPS 5 tahun terkhir bahwa kantong-kantong kemiskinan ada dipesisir
dan mayoritas nelayan.
Selain potensi perikanan tangkap
juga terdapat potensi perikanan budidaya
laut dan tawar, potensi perikanan budidaya
laut seluas 2 juta hektar atau sekitar 20 % dari potensi perikanan
tangkap.yang berjarak 5 km dari garis pantai, potensi ini berdasarkan data bisa
menghasilkan 46,73 juta ton/ tahun yang terdiri dari kakap,dan kerapu ( Rokhmin 2003), sedangkan untuk potensi
perikanan budidaya tawar seperti kolam,tambak,danau dan waduk diperikarakan
mencapai 17 juta hektar. Jika ini kemudian dikelolah dengan baik oleh
pemerintah maka bangsa kita akan mampu mengeluarkan rakyatnya dari jeratan kesmikinan.
***
Melihat potonsi yang sangat besar
disektor laut dan perikanan bangsa Indonesia maka solusi terbaik agar keluar
dari keterpurukan adalah mendukung penuh pemerintahan Jokowi-JK didalam
membangun proros maritim tentunya dengan segala aspek potensi yanga da didalamnya,
kemudian pemerintahan Jokowi-JK melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan
harus mampu menciptkan sinergi yang baik dan mendorong BUMN sektor perikanan yang ada untuk mengelolah
potensi perikanan yang ada yang selama
ini banyak dinikmati dicuri negara asing.
Di sektor perikanan tangkap,
pemerintahan Jokowi-JK harus mampu melakukan perubahan total didalam
pengelolaan pelabuhan dan pembangunan infrastruktur yang menunjang lancarnya
perdagangan ikan dan penangkapan ikan, misalnya dengan mendorong BUMN sektor
perikanan mengolah dan menahkodai sentra sentra pelabuhan perikanan yang sangat
potensial mendapatkan devisa dan keuntungan bagi negara. BUMN sektor perikanan
menjadi perintis pembangunan perikanan yang mesejahterkan nelayan dengan bermitra
dengan KKP menjaga stok ikan dan menjaga harga ikan yang selama ini
dipermainkan oleh para mafia-mafia perikanan. Dengan didorongya BUMN sektor
perikanan menjadi nahkdoa pembangunan poros maritim maka pengelolaan perikanan
secara berkelanjutan yang di inginkan menteri Susi Pudijiastuti akan berjalan
sesuai yang diharpkan Jokowi dan rakyat Indonesia.
Melalui KKP pemerintah harus
mendorong BUMN perikanan bisa memanfaatkan potensi perikanan di ZEE yang selama
ini menjadi surga dan pintu masuk bagi kapal asing yang mencuri ikan kita. Meskipun sejak pemerintahan Jokowi
melalui menteri KKP Susi Pudjiastuti telah melakukan awal yang baik didalam
mendorong keberadaan BUMN perikanan. akan tetapi perlu kerja kerjas dan
komitmen agar potensi perikanan di ZEE bisa menjadi potensi yang dimanfaatkan
oleh BUMN dan bisa menjadi contoh didalam sistem pengelolaan perikanan secara berkelanjutan tanpa merusak.
Sedangkan di sektor perikanan
budidaya laut maupun budidaya tawar, peran BUMN sektor perikanan yang harus
didorong Jokowi adalah menjamin ketersediaan pakan bagi para pembudidaya sebab
pakan menjadi biaya produksi tertinggi bagi pembudidaya, selain itu semakin
naiknya harga pakan sekarang mengakibatkan para pembudidaya semakin terpuruk,
oleh sebab itu kehadiran BUMN sektor perikanan
harus mampu bekerjasama dengan KKP agar BUMN perikanan bisa menyediakan
pakan dengan harga terjangkau yang ujungya bisa melahirkan para pembudidaya
yang baru dan sejahtera.
***
Ujung daripada tulisan ini adalah
ketika ingin membangun poros maritim maka saatnya mengandeng dan mendorong BUMN sektor perikanan untuk bangkit dan
menjadi nahkoda bagi kapal besar Jokowi-JK didalam mengelolah perikanan
indonesia, melalui tangan kedua pemerintah BUMN sektor perikanan sejatinya nelayan
Indonesia bisa tersenyum bahagia dan sejahtera keluar dari jeratan kemiskinan,
dan para pembudidaya ikan tidak lagi mengeluarkan biaya pakan yang sangat
mahal.
Melalui pemerintahan
Jokowi-JK maka Kementerian kelautan dan
Perikanan Bermitra dengan BUMN sektor perikanan . KKP membangun lahan dan
pelabuhan serta sarana prasarana sedangkan BUMN sektor perikanan hadir sebagai
pengelolah dengan manajemen yang melayani rakyat, nelayan, dan pembudidaya. KKP
menunjuk BUMN sektor perikanan sebagai tangan kedua pemerintah mendorong
lahirnya pembangunan perikanan yang mensejahterakan rakyat Indonesia.
Melaui BUMN sektor perikanan maka laut dengan potensi perikanan yang ada
akan menjadi harta yang tak digangu dan dicuri oleh negara lain. BUMN hadir
digarda terdepan sebagi ujung tombak pembangunan perikanan nasional sebagai
solusi mensejahterkan bangsa.
Salam Bahari dari Indar Wijaya
pemerhati poros maritim Jokowi-JK.
