Sejak menjabat sebagai Menteri Kelautan
dan Perikanan , Susi Pudjiastuti menjadi perempuan pertama menakhodai sektor
yang digadang – gadang mampu menyokong perekonomian Indonesia di masa mendatang.
Kehadiran sosok Susi Pudjiastuti seakan memberikan warna tersendiri untuk dunia
perpolitikan. Kebijakan sektor perikanan dan kelautan yang dulunya tidak pernah
mendapat perhatian khalayak umum dan media sekarang berubah menjadi 180 0C.
Media massa baik cetak, elektronik, dan online ramai mengangkat topic perikanan
dan kelautan. Kebijakan Ibu Susi Pudjiastuti seperti pemberantasan praktek illegal fishing, pelarangan alat tangkap
cantrang, pembatasan penangkapan kepiting, lobster dan rajungan menjadi topic perbincangan
hangat di masyarakat. Tidak hanya menjadi topic perbincangan, namun kebijakan tersebut
mampu menaikkana tensi public untuk menyoroti sektor kelautan dan perikanan. Namun
kebijakan Ibu Susi Pudjiastuti malah menimbulkan pergolakan menentang penerapan
kebijakan MKP di masyarakat utamanya pelaku perikanan. Jika ditilik pemikiran jangka
panjang, kebijakan MKP memang harus diakui lebih menekankan kelestarian sumberdaya
perikanan di masa mendatang. Hanya patut disesalkan, MKP terkesan tidak siap untuk
menanggulangi dampak implementasi kebijakan seperti pelarangan penggunaan alat tangkap
cantrang yang harusnya sosialisasi dan diikuti dengan adanya pengganti alat tangkap
ramah lingkungan yang dipergunakan nelayan cantrang.
Tidak hanya
tentang kebijakan yang kontroversial di masyarakat, statement/ pernyataan Ibu
Susi Pudjiastuti baik melalui hasil wawancara maupun kutipan dari twitternya,
@susipudjiastuti menjadi sasaran empuk media massa. Seperti pernyataan Ibu Susi
Pudjiastuti yang menyebutkan ada pihak yang menawari uang senilai Rp 5 triliun untuk
menghentikan kebijakan tegasnya terhadap illegal fishing dan bahkan turun dari jabatan
menteri. Sontak pernyataan ini menjadi headline publik. Publik seakan tertarik pada
sosok menteri yang tegas menolak tawaran uang Rp 5triliun tapi seakan lupa pada kehilangan ratusan
triliun rupiah per tahun akibat kasus illegal fishing. Belum lagi, nasib nelayan
yang tak pernah kunjung membaik. Kemanakah kesadaran kita sebagai warga Negara Indonesia
?
Tindakan pejabat
Negara harusnya menjadi panutan bagi masyarakatnya. Sebaiknya Ibu Menteri Susi
Pudjiastuti tegas menyatakan siapa pihak yang menawarkan uang penyogokan mundur
sebagai menteri, Karena jika ini hanya bersifat pencitraan MKP belaka tentu akan
menimbulkan keresahan publik. Masyarakat Indonesia sudah bosan dengan pencitraan
pejabat – pejabat pemerintah yang tak disertai dengan tindakan bekerja untuk perbaikan
kesejahteraan masyarakat. Diam itu emas, jika ketika berbicara hanya bersifat mudharat
dan berbicara itu berlian, jika bermanfaat bagi banyak orang.
