Negara Bahari atau Negara Maritim

Negara Bahari atau Negara Maritim

( Kementerian Kelautan dan Perikanan Vs Kemnko Maritim )

Pemilihan umum presiden telah selesai.rakyat telah memilih pemimpinya untuk 5 tahun kedepan,meskipun sempat di perkarakan ke MK namun keputusan KPU tak jauh berbeda dengan keputusan di MK, rakyat telah memutuskan untuk di pimpin oleh Joko Widodo dan M.Jusuf Kalla sebagai pasangan presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.

Terpilihnya pasangan Jokowi-JK yang di putuskan oleh jutaan rakyat indonesia melalui pemilihan umum tidak terlepas dari visi-misi pasangan ini ingin membawa indonesia sebagai poros maritim dunia, gagasan ini sudah lama di tunggu rakyat indonesia yang mayoritas bermukim di pesisir laut.kendati visi ini baru muncul ke permukaan sejak 69 tahun indonesia merdeka.

Visi misi membangun indonesia sebagai poros maritim dunia tidaklah muda bagi pasangan Jokowi-JK, apalagi hanya sekedar konsep di atas kertas namun visi misi haruslah didukung dengan sumberdaya manusia yang handal beserta teknologinya dan tak lupa mendapat dukungan moril dari seluruh rakyat indonesia.visi misi ini haruslah di persiapkan dengan matang dan memperkuat kementerian yang akan fokus melaksanakan dan mewujudkan indonesia sebagai poros maritim.

Untuk mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia pasangan Jokowi-JK bekerja keras melalui tim transisinya untuk menyusun pemerintahan baru termasuk membentuk kementerian maritim dan meleburkan kementerian kelautan dan perikanan menjadi kementerian kedaulatan pangan yang didalamnya terdapat (Pertanian,perkebunan,kehutanan dan perikanan) opsi ini dianggap sebagai bentuk keseriusan pemerintahan baru untuk mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia.

Namun kebijakan ini dianggap sebagian praktisi perikanan sebagai kemunduran ide dan akhirnya terjadi perdebatan yang panjang atas opsi yang di buat oleh tim transisi Jokowi-JK,termasuk perbedaan konsep antara negara bahari atau negara maritim.banyak pakar beranggapan bahwa ketika ada kemenko maritim maka semua yang terkait laut akan masuk kedalamnya.termasuk nelayan dan wisata bahari.namun tidak sedikit juga beranggapan bahwa kemenko maritim hanya sebatas koordinasi yang didalamnya tidak bersifat teknis dan hanya mengurusi seleuruh perdagangan diatas laut.dengan jasa jasa maritim seperti kapal niaga dll.

Negara Bahari dan Negara Maritim

Jika kita menyebut negara bahari maka yang terlintas didalam pikiran kita adalah indonesia,dari sabang sampai marauke beribu gugusan pulau pulau,garis pantai yang sangat panjang serta laut yang luas dimana 75 % wilayah indonesia adalah lautan menjadikan indonesia sebagai negara bahari yang begitu terkenal di dunia.

Ciri ciri fisik negara bahari seperti wilayah laut yang luas.memiliki pulau pulau yang banyak dengan garis pantainya sudah dimiliki indonesia meskipun sebagian orang masih mempertanyakan oleh sebab belum adanya pembangunan di sektor bahari yang bisa menyejahterkan rakyat indonesia.

Sedangkan negara maritim menurut kamus besar bahasa indonesia di artikan sebagai yang berhubungan dengan laut,berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut.dalam bahasa ingris maritim di artikan sebagai “connected with the sea,especilly in relation to seafaring commercial or military activity.

Dalam bukunya SeaPower seorang pakar Geoffrey Till mengatakan bahwa maritim hanya di maksudkan yang berhubungan dengan angkatan laut.dan kadang kala diartikan angkatan laut yang berhubungan dengan udara dan darat.dan juga diartikan seluruh yang kegiatan yang berhubungan dengan komersial dan pengunaan nonmiliter terhadap laut.

Lebih jauh lagi Geoffrey Till mengatakan bahwa kekuatan maritim adalah berhubungan dengan angkatan laut,coastguard,dan industri maritim secara luas yang meliputi kekuatan darat dan laut. dikatan sir julian corbett, makna sesungguhnya seapower bukanlah apa yang terjadi di laut ,namun bagaimana peristiwa di laut mempengaruhi jalanya persitiwa di darat.

Kalau kita ingin memengkaji perbedaan kata bahari dan maritim kita terlebih dahulu mengartikanya.Sebenarnya, perbedaan pengertian Bahari dan Maritim jelas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 1991, h.76. Dalam kamus itu, dijelaskan bahwa Bahari: ba-ha-ri: (kl-klasik, untuk menandai penggunaannya dalam Melayu Klasik mengandung pengertian: dahulu kala, kuno, tua sekali: adat yang tua sekali.; (ark-arkais, untuk menandai tidak lazimnya kata yang bersangkutan): mengenai laut; bahri. Selajutnya ke.ba.ha.ri.an (n):

segala sesusatunya yang berhubungan dengan laut. sedangkan Martim : bermakna sebagai berkaitan dengan laut ,seperti yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan melaului laut .

Jika mengkaji pendapat diatas apakah indonesia sekarang negara bahari atau negara maritim ? atau kita bisa membalikkan dan mengatakan indonesia negara bahari menuju negara maritim.

Menatap Pemerintahan Baru ( Poros Maritim Dunia )

Indonesia memiliki potensi bahari yang sangat besar.menurut Prof Rokhmin Dahuri potensi ekonomi perikanan indonesia diantaranya,1.perikanan tangkap,2 Perikanan Budidaya 3,industri pengolahan hasil perikanan 4 industri bioteknologi kelautan 5,pariwisata bahari 6,hutan mangrove, dan sumberdaya alam pulau-pulau kecil. Total nilai ekonomi perikanan ini dianggap membuka lapangan kerja baru dan menjadi sumber pendapatan negara yang sangat besar.

Sangat di sayangkan ketika potensi perikanan ini tidak di kelolah dengan baik,apalagi jika di pandang sebelah mata oleh pengambil kebijakan.

Sekarang Indonesia telah memiliki pemimpin baru yang di pilih dan di putuskan oleh rakyat ,pemerintahan baru ini di anggap mampu membawa indonesia menjadi poros maritim dunia,rakyat berharap konsep maritim bukan janji semata tetapi di aplikasikan agar indonesia menjadi lebih baik.

Sejak 69 tahun indonesia merdeka namun kita terus saja terombang ambing di laut lepas tak bisa menentukan arah dan tujuan kemana pembangunan ini berlabuh.

Dengan pemerintahan yang baru ini kita berikan dukungan agar potensi bahari menjadi prioritas pembangunan 5 tahun kedepanya.

Oleh Indar Wijaya,S.Pi  Fungsionaris Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia

( Sekjen Himapikani 2012-2014)